KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN GUGATAN PERCERAIAN DAN HADHANAH MENURUT HUKUM POSITIF (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH NOMOR: 0062/PDT. G/2011/PA.SPN)

  • Eka Putra

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) apakah alasan Pengadilan Agama menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta hadhanah dalam kasus Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN; dan 2) Apakah putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN sudah sesuai dengan hukum positif. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam ini adalah : (1) untuk mengetahui, menjelaskan alasan Pengadilan Agama Sungai Penuh menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta pemeliharaan anak (hadhanah) dalam putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN , dan (2) untuk mengetahui, menjelaskan apakah putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN sudah sesuai dengan hukum positif. Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat penelitian hukum normatif (normative law research). Sedangkan sumber data berupa buku-buku, asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokomentasi yang dalam hal ini berupa keputusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA. Spn. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah (1) Pengadilan Agama Sungai Penuh setelah mempertimbangkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat (istri), menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan, dengan alasan bahwa istri telah mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat (istri), dikarnakan Penggugat (istri) telah mendapat izin dari Tergugat (suami).(2) Menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam seharusnya anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibunya. (3) putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA. SPN. setelah dipertimbangkan dalam Majlis persidangan oleh hakim sudah sesuai dengan hukum positif dalam hal menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta hadhanah. 

Author Biography

Eka Putra
Dosen Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci

References

Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Toha Putra, 2008),
Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,1990
Ali Daud Muhamad, et al, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistim Hukum Nasional,Jakarta: Logos Wacaana Ilmu, 1999
Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak, 1974
Abdurrahman Dudun, Mengembangkan Eteka Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur’an, Bandung: Nuansa Aulia, 2006
Butsainah, Menyingkap Tabir Perceraian, Jakarta: Pustaka al-Sofa,2005
Bustami Isni, Perkawinan dan Perceraian dalam Islam, Padang: IAIN “IB” Press, 1999
Ghafur Abdul, Zulkarnain Harahap Anshori, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Jokjakarta: Kreasi Total Media, 2008
Ismail bin Muhammad ,Subulussalam, Semarang: Toha Putra, tt
Mas’ud Ibnu, Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi’I, Bandung: Al-Ma’arif, 1990
Muttaqien Dadan, dkk, Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Yogyakarta: UII Press

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1994
Thalib Sayuti ,Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: UI Press, 1986
Zahid MHD ,Fonemena Cerai Gugat dan Otonomi Peremuan, Panamas:Vol XV No. 3, 2002
Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2001
Waloyo Bambang ,Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Djalil Basik, Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh, Jakarta: Kencana, 2006
Basri Hasan Cik,Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan AgamaJakarta: 29 Desember 1989),
Harahap Yahya M, Kedududukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
Rasyid Chatib dan Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dan Tiori, Praktek Pada Peradilan Agama, Yogyakarta: UII Press, 2009)
Dahlan Dasrizal, Putusnya Perkawinan Menurut UU. No. Tahun 1974 dan Hukum Perdata (BW) Tinjauan Hukum Islam, Jakarta: PT Kartika Insan Lestari, 2003
Zuhriyah Erfaniah, Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasan Surut, Malang: UIN Press, 2008
SusantioRetnowulan danOeiripkartawinata Iskandar, Hukum Acara Perdata Dalam Tiori Dan Praktek, Bandung: Bandar Maju, 2005
Lubis Sulaikin, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty
Al-Khalani Ismail bin MuhammadSubulussalam, Semarang: Toha Putra
Az-Zuhaily Wahbah, Fikih Islam Wa’adillah, Bairut: Daar Al-Fikri, 1989
An-Nawawi, Al-majmuk Syarkhul Al-Mu’azzab, Bairut: Daar Al- Fikri, 2005
Al-Anshory Zakariya, Syarqawi ‘alattakhril, Surabaya: Al-Hidayah, tt
Al-Ghozy Kasim Ibnu, Al-Bajury, Surabaya: Daar An-Nasyir
Al-JuziryAbdurrahman,Al-Fiqhu ‘Ala Al-Mazhabi Al-Arba’ah, Bairut: Daar Al-Fikri 1990
Syarifuddin Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2003
Muhammad Kamil Syaikh ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998
Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah, Terjemahan, Bandung: PT Alma’arif, 1981
Sahrani Sohari Tihami, Fikih Munakahat, Jakarata: Rajawali Press, 2009
Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006
Malik Abdul, Fiqih Sunnah Wanita, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
Published
2016-12-20
How to Cite
PUTRA, Eka. KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN GUGATAN PERCERAIAN DAN HADHANAH MENURUT HUKUM POSITIF (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH NOMOR: 0062/PDT. G/2011/PA.SPN). Al-Qisthu, [S.l.], v. 14, n. 2, dec. 2016. ISSN 1858-1099. Available at: <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/108>. Date accessed: 15 dec. 2017.
Section
Articles